Terseok di Negeri Sendiri

GATRA No. 8 / XIV 9 Jan 2008

Nyaris 99% belanja modal telekomunikasi Indonesia lari ke luar negeri. Sederet upaya dan aturan pendukung dari pemerintah belum bergigi. Terhadang masalah internal industri manufaktur telekomunikasi lokal.

Jerih payah 35 insinyur dari berbagai perguruan tinggi top di Indonesia selama beberapa bulan ini tak sia-sia. Peranti WIMAX (worldwide interoperability for microwave access) ciptaan mereka kini siap meluncur. ''Dalam waktu dekat, kami akan merilis peranti technology research globe (TRG) versi beta siap pakai,'' kata Sakti Wahyu Trenggono, Presiden Direktur PT Solusindo Kreasi Pratama.

Menurut Sakti, mereka sudah menyiapkan 100 site TRG versi beta yang akan diuji coba langsung oleh para operator telekomunikasi alias telko dari Indonesia. Ia yakin, produk buatan anak negeri itu sanggup bersaing dengan produk WIMAX buatan asing. Tak hanya dari sisi kualitas, melainkan juga harga dan layanan purnajual.

PT Solusindo Kreasi Pratama mengembangkan TRG melalui unit riset dan pengembangan dengan pendanaan internal sebesar Rp 5 milyar. Mereka merekrut insinyur lulusan terbaik dari Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, dan Institut Teknologi 10 November. Para insinyur inilah yang membuat semua desain dan software TRG.

Namun Sakti mengakui, belum semua komponen pendukung bisa dibuat di Indonesia. Desain chipset mereka harus dibuat di Kanada. Desain printed circuit board (PCB) juga masih harus dibuat di Taiwan. Sebab di Indonesia belum ada perusahaan yang bisa membuat PCB enam lapis sesuai dengan desain TRG. Komponen lain sudah bisa diproduksi di Batam. ''Tapi kunci utama dalam pengembangan peranti WIMAX ada di desain dan software, dan itu sudah karya kita sendiri,'' Sakti menjelaskan.

Sebelumnya, TRG versi alfa juga didemokan di Vietnam dan Malaysia. Dan mendapat sambutan baik dari beberapa operator setempat. Respons positif ini dan hasil uji coba versi beta akan menjadi modal mereka ikut tender WIMAX yang bakal digelar pemerintah.

Tender ini rencananya dibuka pada akhir tahun 2006. Lalu mundur menjadi Maret silam. Namun, pada saat itu, perusahaan lokal yang siap baru satu, yaitu Harif, perusahaan teknologi informasi dari Bandung. Karena itu, pemerintah memilih menunda sampai paling cepat awal tahun 2008. ''Karena tak mungkin mengadakan tender dengan satu atau dua peserta,'' kata Gatot S. Dewa Broto, Kepala Bagian Umum dan Humas Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Postel), Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo).

Pentingnya pemenuhan komponen lokal dalam tender WIMAX sudah lama digaungkan oleh Dirjen Postel, Basuki Yusuf Iskandar. Menurut Basuki, pihaknya ingin mengurangi ketergantungan pada produk telko asing. Sekaligus bisa menghidupkan kembali industri manufaktur telko lokal yang masih sekarat. ''Karena itu, kami menerapkan kebijakan kandungan lokal pada pembangunan infrastruktur telko,'' kata Basuki.

Ditjen Postel sudah memulainya pada saat tender 3G, Oktober 2006. Semua pemenang wajib menggunakan 30% belanja modal dan 50% belanja operasi dari komponen lokal. Target ini harus dipenuhi secara bertahap selama lima tahun. Namun, harus diingat, pengadaan tanah, pembangunan gedung, penyewaan gedung, pemeliharaan gedung/bangunan, dan gaji pegawai tak bisa dihitung sebagai komponen lokal.

Selain itu, pihaknya juga memberikan pembiayaan R&D pada berbagai lembaga penelitian untuk mengembangkan produk telko lokal. Pada dasarnya, beberapa jenis peranti telko, seperti pesawat telepon, perangkat telepon umum, perangkat wartel radio, receivier, dan antena parabola, sudah bisa dibuat oleh industri lokal.

Kebijakan kewajiban penggunaan komponen lokal hingga 30% pun akan diterapkan pada tender WIMAX yang menggunakan peranti berfrekuensi 2.3 GHz. Juga tender telepon pedesaan (universal service obligation), yang mensyaratkan 35% komponen lokal.

Meski sudah banyak upaya dari pemerintah, wajah industri manufaktur telko Indonesia masih mengenaskan. Berdasarkan catatan Ditjen Postel, industri manufaktur telko dalam negeri hanya menyerap 3% dari belanja modal tahunan operator Indonesia.

Belanja modal operator telko tahun ini mencapai Rp 44 trilyun. Ini berarti hanya sekitar Rp 1,32 trilyun yang mengalir ke dalam negeri. Sisanya menguap ke luar negeri. Jika dipilah lebih detail lagi, hanya sekitar 1,5% (Rp 660 milyar) yang benar-benar merupakan produk lokal. Setengah lagi sisanya, meski dibelanjakan di dalam negeri, ternyata bukan asli buatan lokal. Malah produk CPE (customer premise equipment) nyaris seluruhnya dikuasai produk impor.

Ada sedikit data berbeda dari Direktur Industri Telematika, Departemen Perindustrian, Ramon Bangun. Ia menyebutkan, hanya 1% capex (belanja modal) operator yang mengalir ke industri lokal. Padahal, menurut catatannya, belanja modal operator mencapai Rp 100 trilyun per tahun. ''Sedangkan kemampuan penyerapan industri telekomunikasi lokal sudah mencapai 20% dari capex para operator,'' kata Ramon.

Masalahnya, pemerintah memang hanya bisa membuat kewajiban penggunaan komponen lokal untuk proyek yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sedangkan mayoritas operator kita sudah dikuasai asing, sehingga sumber belanja modal mereka bukan dari APBN.

Penguasaan asing ini membuat proyek pembangunan jaringan telko cenderung berbentuk paket. Vendor jaringan yang juga semuanya asing akan membawa semua komponen radio mereka ke Indonesia. Sehingga nyaris tak ada penyerapan komponen lokal di Indonesia.

Masalah ini masih diperberat dengan beberapa halangan internal dalam industri telko lokal. Menurut Wakil Ketua Komite Tetap Telekomunikasi Kadin Indonesia, Teguh Anantawikrama, kerja sama antar-perusahaan komponen telko lokal masih sangat kurang. Padahal, jika mereka mau bersatu, bisa membentuk satu rangkaian produksi yang dapat memenuhi target Ditjen Postel. ''Jadi, kalau mereka mau bergabung, tak hanya Harif yang muncul sebagai satu-satunya perusahaan yang siap untuk WIMAX,'' ujarnya.

Selain itu, perkembangan perusahaan-perusahaan ini juga sulit dipantau. Kadin dan Departemen Perindustrian sering tak bisa mendapat data berapa volume perdagangan dan rencana bisnis tiap perusahaan, karena mereka memang tak bersedia memberikannya. Alhasil, hingga kini, data akurat berapa volume perdagangan bisnis ini belum bisa dibuat.

Toh, Teguh menegaskan, masih ada peluang bagi industri telko lokal. Salah satu yang harus dilakukan adalah mencari sisi mana yang bisa dikembangkan menjadi produk jagoan. Pemilihan ini perlu, karena tak mungkin industri telko Indonesia bisa bersaing di semua sisi dengan industri asing yang sudah terlalu kuat.

Ia mengusulkan penekanan pada desain dan software. Sebab fokus pada dua hal inilah yang masih punya peluang bersaing dengan asing. ''Kalau peranti keras yang butuh R&D lebih matang, kita akan selalu tertinggal dari negara-negara yang punya R&D kuat,'' ujar Teguh.

Sedangkan Sakti menyebutkan perlunya proteksi di sektor telko untuk melindungi industri lokal. Kalau perlu, beberapa sektor, seperti industri pembuatan menara pemancar, masuk daftar negatif investasi. Sebab kesiapan industri lokal sudah kuat, tapi bisa ambruk jika diserbu modal asing. ''Dalam beberapa aspek lain, pemerintah bisa mewajibkan vendor jaringan asing menggandeng pabrikan lokal, sehingga tetap ada nilai tambah,'' ia menyarankan.

Astari Yanuarti