Jalan Berliku Proyek 10.0000 MW

16 / XIV 5 Mar 2008

Penyelesaian pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW molor setahun menjadi tahun 2010. Pendanaan jadi kendala utama. Digadang-gadang sanggup menghemat subsidi bahan bakar hingga Rp 10 trilyun.

Tekad bulat meraih target visi 75:100 boleh jadi merasuk ke setiap pegawai kerah biru hingga direksi Perusahaan Listrik Negara (PLN). Mereka punya satu tujuan mulia: menambah kapasitas pembangkit listrik 3.000 megawatt (MW) per tahun. Itu berarti, pada saat Republik Indonesia merayakan ulang tahun ke-75 tahun 2020, 100% penduduk Nusantara sudah diterangi listrik.

Namun mewujudkan harapan indah itu ternyata tak semudah membalikkan tangan. Malah kerikil tajam bertebaran di sepanjang jalan. Tengok saja nasib megaproyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) 10.000 MW yang menjadi program unggulan PLN. Setelah berjalan selama satu setangah tahun, PLN terpaksa mengakui, proyek senilai Rp 75 trilyun itu tak bakal selesai tepat waktu.

Direktur Utama PLN, Eddie Widiono, mengatakan bahwa hanya sebagian kecil dari total 35 pembangkit listrik berbahan bakar baru bara itu yang akan beroperasi pada semester kedua tahun 2009. Sebagian lagi malah baru kelar pada 2010. Meleset setahun dari target awal.

Pembangkit yang bisa beroperasi lebih dulu kemungkinan yang berada di Pulau Jawa. Pada saat ini, dari rencana 10 pembangkit di Jawa, delapan di antaranya masuk tahap konstruksi. Satu pembangkit sedang dalam persiapan kontrak. Sisanya sedang dalam proses tender ulang. Sedangkan pergerakan 25 proyek pembangkit di luar Jawa relatif lebih lambat. Penekenan kontrak pembangunan baru dapat dilakukan di 13 proyek. Sisanya, PLN masih mengejar kontrak sampai akhir bulan ini.

Dengan kondisi seperti itu, Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Tenaga Listrik (TKPPTL) berhitung, hanya tiga PLTU di Jawa dan tiga di luar Jawa yang bisa menghasilkan listrik pada 2009. Yakni PLTU Labuan (Banten), PLTU Indramayu (Jawa Barat), dan PLTU Rembang (Jawa Tengah). ''Jadi, ada total tambahan kapasitas Jawa-Bali sebesar 1.800 MW,'' kata Ketua Pelaksana Harian TKPPTL, Yogo Pratomo.

Untuk luar Jawa, sebelum akhir tahun depan akan ada tambahan kapasitas 150 MW. Pasokan listrik baru itu berasal dari PLTU Amurang (Sulawesi Utara), PLTU Gorontalo, dan PLTU Jiranjang (Nusa Tenggara Barat).

Menurut Yogo, ada sederet kendala yang membuat proyek listrik 10.000 MW itu seret. Dari pengadaan lahan, kegagalan proses lelang karena kurang peserta, hingga yang paling krusial masalah pendanaan.

Sampai akhir bulan lalu, baru tersedia 46% (Rp 19,7 trilyun) dari total kontrak yang sudah ditandatangani Rp 43,2 trilyun. Untuk sisanya, Rp 23,5 trilyun, masih belum ada kepastian krediturnya.

Minimnya dana itu jelas memprihatinkan. Padahal, lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2007 per 19 September lalu, pemerintah sudah memberi jaminan penuh. Perpres ini sekaligus menyempurnakan payung hukum sebelumnya, Perpres Nomor 86/2006.

Meski sudah ada senjata yang lebih ampuh, baru enam bank yang oke mengucurkan dana. Tiga bank lokal, BCA, BNI, dan Bank Mandiri, sanggup memberikan kredit Rp 4,4 trilyun. Jangka waktu pengembaliannya sampai 10 tahun.

Sementara itu, tiga bank asing, Bank of China, Barclays, dan Bank Exim Cina, menyuntikkan dana hingga US$ 1,7 milyar (Rp 15 trilyun). Masa pengembaliannya lebih panjang, 12 tahun atau lebih. Sebelumnya, ABN Amro sempat menyatakan minat ikut proyek listrik 10.000 MW iitu. Mereka sudah menyiapkan dana US$ 288,5 juta. Tapi, karena alasan internal, ABN Amro mundur.

Tak banyak pembangkit yang beruntung mendapat kucuran dana itu. Tercatat hanya PLTU Labuan yang memperoleh pinjaman BCA Rp 1,19 trilyun. Lalu PLTU Indramayu mendapat Rp 1,27 trilyun dari BNI dan US$ 592 juta dari Bank of China. PLTU Rembang memperoleh pinjaman dari Bank Mandiri Rp 1,9 trilyun dan US$ 261 juta dari Barclays. Sedangkan PLTU Suralaya dan PLTU Paiton mendapat pinjaman dari Bank Exim Cina masing-masing US$ 284,3 juta dan US$ 330,8 juta.

Dana itu pun masih belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan lima pembangkit tersebut. Misalnya, pembangunan PLTU Labuan, sesuai kontrak dengan konsorsium Chengda dan Truba, menelan biaya Rp 1,538 trilyun dan US$ 373,4 juta. ''Kekurangan pendanaan untuk PLTU Labuan akan dibiayai PLN,'' kata Yogo. Dari awal, pendanaan proyek terbagi atas APBN dan PLN (15%). Sisanya (85%) menjadi tanggungan kontraktor.

Polemik pendanaan itu bermula dari niat pemerintah menyerahkan hampir semua pembiayaan megaproyek listrik 10.000 MW itu pada lembaga keuangan Cina. Niat ini tercermin pada nota kesepahaman (MoU) yang diteken PLN dengan kontraktor listrik raksasa Cina pada April 2006.

Selain sanggup memberikan harga murah, hanya US$ 700.000 per MW dibandingkan dengan biaya kontraktor umum sebesar US$ 1 juta per MW, mereka juga menyatakan akan didanai lembaga keuangan Cina yang memberi kredit murah.

Ternyata fakta di lapangan tak semulus tulisan di MoU. Bank-bank asal ''negeri tirai bambu'' itu mengajukan sederet syarat dan permintaan. Salah satunya, tingkat suku bunga mereka lebih tinggi dari suku bunga pinjaman obligasi internasional PLN yang 7,25%. Tak hanya itu. Mereka juga minta penjaminan Pemerintah Indonesia pada kredit yang mereka guyurkan ke PLN. Plus minta jaminan keamanan pasokan batu bara hingga 30 tahun.

Lalu Pemerintah Indonesia sedikit mengalah dengan menegaskan kembali penjaminan ke PLN serta pasokan batu bara, dengan membuat perpres, baru yaitu Perpres 91/ 2007. Ternyata tak manjur. Proyek pun makin molor.

Untunglah, PLN berlaku cerdik. Mereka memanfaatkan penjaminan itu untuk menenderkan pendanaan proyek ke semua bank lokal maupun asing. Penjaminan pemerintah yang akan mendorong bunga dan biaya lebih murah itu ternyata menarik minat puluhan bank.

Memang sampai kini baru enam bank yang memastikan pendanaan mereka. Namun pemerintah dan PLN tetap yakin, masalah pendanaan akan segera beres. ''Akan kami kejar hingga akhir Maret nanti,'' tutur Yogo.

Semangat serta kerja keras pemerintah dan PLN itu tak lepas dari urgensi proyek tersebut. Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, J. Purwono, menyebutkan, jika proyek itu selesai, biaya produksi listrik akan turun.

Sebagai perbandingan, pada 2007, dengan menggunakan solar sebagai bahan bakar, biaya produksinya Rp 1.300 per kWh. Dengan bahan bakar gas, Rp 350 per kWh. Sedangkan dengan batu bara yang harganya sekitar Rp 380 per kilogram (2007), per kWh-nya Rp 180.

Proyek itu pun akan memangkas subsidi listrik PLN yang membengkak karena kenaikan harga minyak bumi di pasar dunia. ''Tahun ini, subsidi listrik ke PLN Rp 65 trilyun. Jika proyek listrik itu berhasil, PLN hanya membutuhkan subsidi Rp 55 trilyun,'' ujar Purwono.

Sepuluh Proyek PLTU di Jawa (Total 6.900 KW)

Nama Proyek
Lokasi
Kapasitas
PLTU Suralaya
Cilegon, Banten
1 x 625 MW
PLTU Labuan
Pandeglang, Banten
2 x 316 MW
PLTU Lontar
Banten
3 x 315 MW
PLTU Sukra
Indramayu, Jawa Barat
3 x 316 MW
PLTU Pelabuhan Ratu
Jawa Barat
3 x 350 MW
PLTU Rembang
Jawa Tengah
2 x 315 MW
PLTU Cilacap Baru
Jawa Tengah
1 x 600 MW
PLTU Pacitan
Jawa Timur
2 x 315 MW
PLTU Tanjung Awar-Awar
Tuban, Jawa Timur
2 x 300 MW
PLTU Paiton Baru
Probolinggo, Jawa Timur
1 x 660 MW

Proyek PLTU di Luar Jawa (Total 3.100 KW)*

PLTU Tanjung Balai (2 x 6 MW)
PLTU Lampung Tengah (2 x 6 MW)
PLTU Kalianda (2 x 6 MW)
PLTU Kuala Tanjung (2 x 112,5 MW)
PLTU Celukan Bawang (1 x 380 MW)
PLTU Bayuasin (2 x 112,5 MW)
PLTM Parluasan (2 x 2,1 MW)
PLTM Telun Berasap (2 x 3 MW)
PLTM Ranteballa (2 x 1,2 MW)
PLTU Pontianak (2 x 25 MW)
PLTU Bangka (2 x 10,5 MW)
PLTU Tembilahan (2 x 5,5 MW)
PLTU Rengat (2 x 5,5 MW)
PLTU Pangkalan Bun (2 x 5,5 MW)
PLTU Sulawesi Utara di Amurang (2 x 25 MW)
PLTU Gorontalo (2 x 5 MW)
PLTU 2 NTB di Jiranjang (2 x 25 MW)

*Daftar di atas hanya sebagian dari 25 proyek PLTU di luar Jawa